Sebetulnya Desa Susut memiliki banyak potensi wisata yang siap untuk dikembangkan, bahkan sangat mungkin untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata.  Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, SE pada saat Penataan Lingkungan dan Pemlaspas Pesiraman Griya yang ada di Desa Susut pada Sabtu (19/5/2018). Pihaknya mendorong agar sejumlah desa di Kecamatan Susut, termasuk Desa Susut seris menata dan menggali potensi wisata yang ada di desanya sehingga kedepannya bisa ditetapkan sebagai desa wisata. Wabup Sedana Arta menegaskan, ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa Susut mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...

Desa Susut kaya akan potensi desa, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Berikut kami sajikan potensi Desa Susut : A.  POTENSI SUMBER DAYA ALAM   B.  POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA Desa Susut memiliki banyak UMKM yang bergerak pada bidang kesenian baik seni ukir, seni patung dari pasir, anyam, perak, alat musik dan barang hias lainnya. Beberapa contoh dari potensi Desa Susut adalah sebagai berikut : KERAJINAN UKIR PASIR HITAM/PASIR MELELO Salah satu banjar di Desa Susut yaitu Banjar Susut Kelod terkenal ...

"SEETAN" merupakan salah satu jenis absen tradisional yang masih diterapkan di Dusun/Br.Susut Kelod, Susut, Bangli yang memiliki bentuk sangat unik. Kata SEETAN berasal dari kata SEET yang artinya ikat. Bentuk dari seetan ini memanjang dengan tiang-tiang kayu yang berdiri tegak. Tiang-tiang kayu tersebut merupakan perwakilan dari krama desa/anggota yang masuk dalam organisasi desa adat. Penyusunan tiang yang mewakili setiap krama desa/anggota tersebut tidak boleh sembarangan, melainkan harus dimulai dari peduluan tertinggi yg letaknya di Luanan/Ulu(depan) ...

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...